Pengamat Unimal Minta Presiden Perkuat Kontrol Digital Program MBG

LHOKSEUMAWE -Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai persoalan terhambatnya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat tidak cairnya dana harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden perlu melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem pengawasan dan tata kelola program agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Masriadi menjelaskan bahwa Presiden perlu membangun sistem pengawasan digital yang memungkinkan pemantauan program dilakukan secara langsung dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan sistem tersebut, Presiden dapat melihat perkembangan pelaksanaan program secara real time melalui sebuah aplikasi atau dashboard nasional yang menampilkan kondisi lapangan, progres penyaluran anggaran, jumlah penerima manfaat, hingga berbagai kendala yang terjadi di setiap daerah. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada laporan administratif yang disampaikan oleh birokrasi, tetapi juga berdasarkan data faktual yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. Masyarakat, sekolah, orang tua, dan pihak-pihak yang menerima manfaat program harus diberikan akses untuk menyampaikan laporan, keluhan, maupun masukan melalui aplikasi resmi yang terhubung langsung ke pusat. Langkah ini penting agar pemerintah dapat mengetahui secara cepat apabila terjadi keterlambatan pencairan dana, gangguan operasional, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, Masriadi menyarankan agar seluruh proses pencairan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan terdokumentasi secara digital. Setiap transaksi dan kegiatan operasional perlu memiliki jejak data yang dapat diverifikasi sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. “Transparansi tersebut sekaligus akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar,” sebutnya, saat ditanya soal MBG, Jumat (12/6/2026).

Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Melalui sistem ini, pemerintah pusat dapat segera mengetahui apabila terdapat keterlambatan pencairan dana, penurunan kualitas layanan, atau hambatan administratif yang berpotensi mengganggu operasional program. Dengan adanya deteksi dini, langkah korektif dapat dilakukan lebih cepat sebelum masalah berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Lebih lanjut, Masriadi menilai Presiden perlu mendorong integrasi data antara pelaksana program, kementerian terkait, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Integrasi tersebut akan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan mampu menutup celah penyimpangan sejak awal. Menurutnya, penggunaan teknologi digital bukan hanya untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Di era digital saat ini, Presiden harus memiliki akses langsung terhadap data lapangan yang aktual dan terukur. Negara tidak boleh hanya bergantung pada laporan berjenjang yang kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Dengan sistem pemantauan digital yang terbuka, transparan, dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah memastikan program berjalan sesuai tujuan serta mampu merespons berbagai persoalan secara cepat dan tepat,” ujar Masriadi Sambo.

Keterlibatan Masyarakat
Masriadi juga menilai bahwa keberhasilan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat dan lembaga internal semata. Keterlibatan masyarakat perlu diperkuat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang efektif. Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan program sehingga memiliki kemampuan untuk melihat secara langsung apakah bantuan benar-benar diterima sasaran, apakah pelayanan berjalan sesuai standar, dan apakah terdapat kendala di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan saluran pengawasan yang mudah diakses, aman, dan responsif agar laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat tanpa hambatan birokrasi yang panjang.

Selain masyarakat, Masriadi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pengawasan program nasional. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus diberikan kewenangan yang jelas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi sosial, geografis, dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga dapat mendeteksi lebih awal berbagai persoalan yang berpotensi menghambat operasional program. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan berlapis yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap permasalahan dapat segera diketahui dan diselesaikan sebelum berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat.