Penanganan Pascabencana di Aceh Tamiang Capai Progres Signifikan

ACEH TAMIANG – Koordinator Penanggulangan Bencana di Aceh Tamiang, Brigjen TNI Mochammad Arif Hidayat, menyampaikan progres pembersihan dan pemulihan infrastruktur kini hampir rampung di sejumlah titik terdampak. Itu menunjukkan penanganan pascabencana di kabupaten tersebut terus menunjukkan perkembangan positif.

Dikatakan Arief, progres pembersihan di jalan utama telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, proses tersebut masih menunggu partisipasi masyarakat dalam membersihkan rumah masing-masing. Lumpur hasil pembersihan rumah yang dibuang ke pinggir jalan akan kembali diangkut oleh petugas agar akses jalan dapat sepenuhnya normal.

“Secara keseluruhan, untuk jalan sudah hampir selesai. Sementara pembersihan kayu gelondongan di wilayah Pondok Pesantren Darul Mukhlisin sudah 100 persen. Kayu-kayu tersebut dikeluarkan dan ditumpuk di luar lokasi, sisanya digeser untuk dijadikan tanggul,” kata Arif, Sabtu, 17 Januari 2026.

Ia menambahkan, pembersihan serupa juga telah diselesaikan di kawasan Kota Lintang Bawah. Kayu gelondongan itu disusun dan dirapikan. Selanjutnya, tindak lanjut akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Lumpur dan sisa kayu dimanfaatkan sebagai tanggul di sepanjang bantaran sungai untuk mencegah dampak lanjutan.

“Proses pembersihan di Desa Suka Jadi dan Karang Baru juga sudah mulai dilakukan dan menunjukkan perkembangan yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, sambung Arif, pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak juga terus dikebut. Sebanyak 600 unit huntara bantuan Denantara telah diserahterimakan kepada Bupati Aceh Tamiang pada 10 Januari 2025.

“Huntara tersebut rencananya akan diisi oleh 154 kepala keluarga (KK) pengungsi dari Desa Suka Jadi yang sebelumnya mengungsi di bawah jembatan,” tutur Arif.

BNPB juga tengah memproses pembangunan huntara di beberapa titik lainnya, di antaranya dua lokasi di Kecamatan Banda Pusaka, yakni Desa Babo dan Desa Alur Jambu. Selain itu, pembangunan huntara mandiri juga sedang berjalan di sejumlah lokasi.

Arif menegaskan bahwa penempatan pengungsi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. BNPB bertugas mendukung percepatan pembangunan dan penyediaan fasilitas bagi warga terdampak.

Arif menyebut, Huntara dibangun dari berbagai pihak, baik Denantara, kementerian, relawan, hingga dukungan alat berat dari berbagai instansi sudah dikerahkan untuk membersihkan jalan, sekolah, masjid, serta fasilitas umum dan sosial lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tabah dan bersabar. Pemerintah hadir dan terus bergerak dalam percepatan penanganan bencana ini,” pungkasnya.

|RIL|DIMAS