Pengamat ; Komunikasi Publik PLN Sekacau Padam Listrik di Aceh

ACEH UTARA | Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo menilai komunikasi publik manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tentang 97 persen listrik menyala di Aceh sekacau penanganan darurat suplai listrik di provinsi itu.

Pasalnya, sejak awal bencana banjir dan longsor 26 November 2025 lalu, tidak ada penjelasan detail dari PLN tentang upaya yang mereka lakukan dan kesulitan teknis. PLN hanya berbicara mengerahkan sekian ratus personel tanpa dilengkapi dengan fakta lapangan dalam bentuk visual dan lain sebagainya.

Uniknya, perusahaan plat merah itu juga tidak menggelar konferensi pers secara berkala tentang perkembangan suplai listrik selama bencana.

“Dua pekan lebih setelah bencana, komunikasi publiknya diperparah dengan pernyataan Dirut PLN Darmawan Prasojo dan Menteri ESDM RI Bahlil didepan Presiden bahwa listrik sudah menyala 97 persen,” sebut Masriadi kepada wartawan Rabu (10/12/2025).

Walau belakangan fakta listrik padam terjadi di seluruh wilayah membuat dua pejabat itu terpaksa meminta maaf.

“Umumnya BUMN tua sekelas PLN sudah memiliki tim menghadapi krisis komunikasi, tapi yang terlihat kemarin itu tim krisis ini tampaknya tak berfungsi, hanya meminta rakyat sabar dan kami sedang berusaha,” terangnya.

Seharusnya sambung Masriadi secara berkali PLN melaporkan perkembangan progres suplai listrik di Aceh. “Tidak cukup sekadar menyatakan black out dan mohon maaf,” katanya.

Merugikan Konsumen
Meski ditengah bencana, sambung Masriadi, PLN seharusnya menjelaskan apa saja yang akan mereka berikan pada konsumen setelah berhasil menangani krisis listrik di Aceh.

“Misalnya apa kompensasinya buat konsumen di daerah bencana, gratis satu bulan sesuai regulasi atau bagaimana kebijakannya?” tanya Masriadi.

Untuk itu, dia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto membenahi serius manajemen PLN secara menyeluruh dari pusat hingga daerah. “Utamanya daerah yang terjadi bencana besar seperti Sumut, Sumbar, dan Aceh,” tegasnya.

Kerugian Pebisnis
Harus disadari, jika padam listrik di Aceh dalam dua pekan lebih ini bukan sekadar merugikan korban banjir dan longsor, menghambat pencarian korban dan evakuasi, namun menjalar ke sektor bisnis.

Dia mengilustrasikan pebisnis sektor niaga mislalnya kafe, minimarket, restoran, UMKM, air isi ulang, harus menggunakan bahan bakar minyak untuk mesin generator selama listrik padam.

Jika Aceh memiliki satu 1000 otlet saja dikalikan Rp 1,5 juta biaya bahan bakar per hari, maka dalam sehari pebisnis rugi Rp 15 miliar. “Itu baru niaga, bagaimana dengan petani tambak, peternak ayam, hotel, dan lain-lain, kita hitung kasar saja bisa capai triliunan. Jadi, tolong PLN jujur menjelaskan apa kendala dan upaya mereka selama dua pekan ke depan ini,” pungkasnya.

Banjir melanda Aceh sejak 26 November 2025. Hingga saat ini, suplai listrik belum pulih. Umumnya terjadi pemadaman berhari-hari di 18 kabupaten/kota paska banjir.