Pipa Pertagas Bocor, Bupati Al-Farlaky Intruksi Perusahaan Segera Tangani

Aceh Timur — Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., menyoroti serius insiden kebocoran pipa gas milik Pertagas di Gampong Paya Tampah, Kecamatan Birem Bayeun. Ia langsung menginstruksikan pihak PT Pertamina Training Consultant (PTC) selaku pelaksana lapangan agar segera menuntaskan perbaikan di titik kebocoran dan memastikan keamanan warga sekitar.

Kebocoran pipa tersebut diketahui milik PT Pertamina Training Consultant (BUMN) yang menyalurkan gas dari jalur Arun–Belawan.

Berdasarkan laporan yang diterima Bupati Al- Farlaky kebocoran terjadi di kawasan Afdeling III PTPN IV Regional VI, dan telah berlangsung selama tiga hari terakhir akibat turunnya kontur tanah yang menyebabkan pipa bergeser dan retak sehingga memunculkan semburan gas.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Timur meminta pihak Pertamina melalui PTC agar bergerak cepat menuntaskan perbaikan di titik kebocoran. Penanganan ini tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Bupati Al-Farlaky, dalam siaran pers yang dikeluarkan Bagian Prokopim Setdakab Aceh Timur, Jum’at (17/10/2025).

Menurut laporan di lapangan, kebocoran serupa pernah terjadi pada Januari 2025 di lokasi yang sama dan telah diperbaiki sementara. Namun, akibat kondisi tanah yang terus turun, kebocoran kembali terjadi.

Meskipun pihak pengawas menyebut gas yang keluar tidak beracun, bau gas sangat menyengat hingga radius sekitar satu kilometer dari pemukiman warga.

Bupati menegaskan agar Pertamina tidak menunggu situasi semakin memburuk, terutama menjelang musim penghujan yang dikhawatirkan dapat memperlambat proses perbaikan.

“Kita minta ada langkah preventif jangka panjang. Jangan menunggu pipa rusak baru diperbaiki, tapi perlu perencanaan teknis agar pergeseran tanah tidak kembali memicu kebocoran,” ujar Al-Farlaky.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Muspika Birem Bayeun dan aparat Polsek setempat yang telah melakukan pemantauan, sosialisasi kepada masyarakat, serta deteksi dini potensi gangguan kamtibmas di sekitar lokasi.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar tidak ada dampak sosial maupun lingkungan yang lebih besar,” pungkas Al- Farlaky.(***)