Subscribe to my channel
ACEH UTARA – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo menyebutkan masalah paling dasar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu transfaransi SPPG. Sehingga publik bisa mengetahui detail menu dan kualitas layanan mereka
“Zaman sudah canggih, harusnya ada regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mengumumkan menu dan kadar gizinya lewat media sosial,” sebut Masriadi, Minggu (5/10/2025).
Termasuk mencantumkan siapa ahli gizi yang bertanggungjawab di dapur MBG.
Sehingga rasa percaya publik tumbuh dan target Presiden RI Prabowo Subianto tercapai yaitu generasi emas dengan gizi yang cukup. “Jika dianggap perlu, proses memasak dan mengemas bisa disiarkan secara live lewat media sosial. Ini tidak butuh banyak biaya,” terang Masriadi.
Selain itu, BGN harus segera menegaskan posisi pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG. Saat ini, daerah hanya diwajibkan membuat satuan tugas, namun tidak jelas pendanaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam program MBG.
“Satuan tugas daerah ini seharusnya dibuat sesimpel mungkin oleh BGN lengkap dengan petunjuk teknis, misalnya sektor pengawasan, informasi dan manajemen krisis plus honorariumnya. Percayalah, jika dibentuk tim tanpa jelas pendanaan tim itu hanya diatas kertas saja, tanpa aksi apa pun,” terangnya.
Untuk pendanaan, sebaiknya menjadi beban BGN. Karena tidak semua daerah memiliki ruang fiskal untuk pendanaan tambahan. Mayoritas daerah di Aceh bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sektor keterbukaan informasi harus menjadi perhatian BGN. Sehingga, Presiden RI, Prabowo Subianto bisa memonitor langsung dari perkembangan lapangan yang disampaikan masyarakat dan media massa. Bukan dari vendor MBG.
Atasi Kejenuhan
Selain itu, BGN harus mulai berpikir ulang untuk mengatasi kejenuhan murid mengonsumsi menu MBG.
“Kita tiru saja negara lain, misalnya menu untuk besok, hari ini dipilih sendiri oleh murid. Sehingga tidak mubazir makanan yang diberikan terbuang percuma,” terangnya.
Sehingga, murid bisa memilih sendiri menu yang akan dikonsumsi sesuai yang tersedia didapur MBG. “Harus variatif menu dan sesuai pilihan murid. Kalau tidak jenuh, bosan, dan murid tak mengonsumsinya. Sayang uang negara terbuang percuma,” katanya.
Sisi lain, dia menyarakan, untuk pembangunan dapur MBG periode berikutnya harus berada di dekat sekolah. “Sehingga pagi hari tim dapur memasak, pukul 11.00-12.00 WIB sudah bisa dihidangkan. Jadi, makanannya fresh from the oven” pungkasnya.
