Categories: Polhukam

Ramai-ramai Korupsi Lampu Jalan di Langsa….

LANGSA – Penyidik Polres Langsa, Provinsi Aceh, menangkap dua pejabat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Langsa atas sangkaan kasus korupsi tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) sejak tahun 2019-2022.

Anggaran untuk penerangan lampu jalan itu sebesar Rp16.995.064.793,00.

Kapolres Langsa, AKBP Andy Rahmansyah dalam siaran persnya Kamis (31/10/2024) menyebutkan, mereka yang ditahan M (46), Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam di DLH Kota Langsa, dan R (44), mantan Kepala DLH Kota Langsa (periode 2021-Maret 2023). M ditahan sejak 24 Oktober 2024 setelah menjalani pemeriksaan di Polres Langsa. Keduanya kini berstatus tersangka.

Kerugian negara hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh sebesar Rp1.711.121.500,00, dengan rincian:

Kerugian pada periode Januari 2019 hingga September 2022 sebesar Rp1.631.451.500.

Kerugian pada periode Oktober hingga Desember 2022 sebesar Rp79.670.000.

Modus Operandi

“Modus operandi yang dilakukan oleh M adalah dengan sengaja memanipulasi dokumen daftar pengisian token listrik pada PJU sebagai dasar untuk mengajukan pembayaran pembelian token listrik PJU Kota Langsa, sehingga menyebabkan penggelembungan anggaran,” terang Kapolres.

Dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembelian token listrik diduga dialihkan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dana tersebut diduga diambil kembali oleh M dalam bentuk tunai untuk keperluan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengungkapan kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen asli pengelolaan dana APBK Kota Langsa tahun anggaran 2019 hingga 2022, seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta dokumen lain yang terkait dengan anggaran pembayaran listrik PJU.

“Keduanya dijerat dengan pasal 2, pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 18. terkait tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001,” pungkasnya.

|KOMPAS

Bagikan Postingan
Redaksi

Dapatkan berita terbaru dari Bakata.id dengan berlangganan notifikasi portal berita ini.

Recent Posts

Hadiri Haul Habib Muhammad Al Attas, Bupati Al- Farlaky Ajak Umat Teladani Akhlak Rasulullah

#Komplek Mesjid Ba'lawi Jadi Venue MTQ Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky,…

22 hours ago

Ini Daerah Berpotensi Terjadi Banjir di Provinsi Aceh

LHOKSEUMAWE – Badan Metreologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem 14-16 November…

23 hours ago

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Hadirkan 13 UMKM di Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Padang

Padang – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan 13 UMKM Mitra Binaan…

2 days ago

Aceh Singkil Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

SINGKIL - Sebanyak lima kabupaten/kota terendam banjir di Provinsi Aceh, Sabtu (14/11/2026). Kelima kabupaten itu…

2 days ago

Banjir Aceh Tamiang, 1.180 Jiwa Mengungsi

ACEH TAMIANG- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melansir sebanyak 601 kepala keluarga atau 1.180 jiwa…

2 days ago

Kembali ke Sekolah, Bupati Al-Farlaky Santuni Anak Yatim di MIN 18 Aceh Timur, Kenang Perjalanan Masa Kecil

Peureulak – Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai kunjungan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky,…

3 days ago

This website uses cookies.