Bimtek BPDAS Krueng Aceh, TA Khalid : KBR Solusi Tepat Rehabilitasi Hutan

ACEH UTARA | Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Krueng Aceh menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kepada sejumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat pinggiran hutan tentang Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam rangka menimalisir kerusakan serta rehabilitasi kawasan hutan dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut merupakan aspirasi Ir. H. TA Khalid MM Anggota Komisi IV DPR RI hasil kerja sama Komisi IV dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan tema “Peningkatan Kapasitas Petani Hutan Dalam Rangka Menjaga Pembangunan Hutan Yang Lestari dan Berkelanjutan”, Sabtu, (7/8/2022) di Hotel Diana Lhokseumawe.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh Eko Nurwijayanto, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Utara Teuku Cut Ibrahim, SE, M. Si, Pemateri serta sejumlah perwakilan petani hutan Aceh Utara.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Aceh II Ir H TA Khalid MM dalam sambutannya via Zoom menyebutkan dengan segala keterbatasan anggaran negara, Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus berkontribusi dengan harapan konsep nasional dapat tersinergi dengan.

“Sosialisasi hari ini kita harapkan terbangun sinergitas antara kelompok tani dengan Dinas Kabupaten, Propinsi dan Kementerian, ini ruang komunikasi dan silaturahmi masyarakat desa dengan pemerintah Kabupaten dan Propinsi hingga ke Kementerian”, harap Khalid.

Sementara itu Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Krueng Aceh dalam sambutannya menyebut kerusakan di daerah aliran sungai (DAS), terutama di bagian hulu mencapai 264.900 hektare.

“Ada 264.900 hektare wilayah DAS kita yang kritis, kenapa kritis karena terjadi gangguan dalam DAS itu atau kerusakan,” kata Kepala BPDASHL Krueng Aceh Eko Nurwijayanto

Eko mengatakan kerusakan tersebut terhitung dari luas lima juta hektare wilayah kerja BPDASHL Krueng Aceh. Tidak termasuk DAS wilayah Aceh Singkil atau sungai bagian Alas yang menjadi tanggung jawab BPDASHL Medan. Maka dengan adanya KBR ini bisa menjadi solusi dini dalam rehabilitasi kawasan hutan.

|RIL|DIMAS