Subscribe to my channel
ACEH UTARA – Sebanyak 3.764 honorer di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terancam tidak digaji. Hal ini menyusul belum diusulkan anggaran untuk gaji dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plaforn Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Aceh Utara 2023 yang diserahkan Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah ke DPRD Aceh Utara, Jumat (29/7/2022).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Utara Dayan Albar, dihubungi per telepon, Sabtu (30/7/2022) menyebutkan, belum ada kepastian gaji untuk honorer tahun depan. “Masih dibahas anggarannya. Karena sangat tergantung kemampuan keuangan daerah,” sebut Dayan.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah meminta seluruh kepala daerah dan kementerian untuk tidak lagi mempekerjakan honorer tahun 2023. Tenaga honorer akan diganti dengan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika untuk hak teknis, bisa menggunakan tenaga outsourcing (pekerja alih daya).
Dayan menyebutkan, tim anggaran pemerintah daerah terus membahas persoalan gaji honorer itu bersama DPRD Aceh Utara. Namun, dia belum bisa memastikan besaran nominal rupiah yang akan ditampung dalam APBD Aceh Utara 2023.
“Kita tunggu juga aturan lainnya dari pemerintah pusat. Tentu, harus patuh pada aturan pusat soal honorer ini,” kata Dayan.
Sekadar diketahui, data dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara menyebutkan, Kabupaten Aceh Utara saat ini memiliki 9.406 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 832, dan jumlah honorer dengan status tenaga kontrak 2.130 orang, dan tenaga bakti 1.634 orang.
|KOMPAS
