Subscribe to my channel
MASA jabatan Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf akan berakhir pada 11 Juli 2022. Begitupun, semangat kerja Cek Mad, sapaan akrab H Muhammad Thaib, tak pernah kendor. Cek Mad terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pembangunan masyarakat di daerah ini.
Salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan. Selama kepemimpinannya di daerah berjuluk ‘Bumi Malikussaleh’ ini, Cek Mad memberikan perhatian serius terhadap tatakelola keuangan daerah agar memenuhi Standar Akuntasi Pemerintah. Tentu saja banyak hal yang harus terpenuhi, selain masalah transparansi dan akuntabel.
Tersebab itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah tujuh kali mendapatkan pengakuan terbaik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Katagori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuh kali berturut-turut, sejak pertama kali yakni Laporan Keuangan tahun 2015, yang diterima pada tahun 2016.
Yang terbaru adalah pada Rabu, 25 Mei 2022, Bupati Cek Mad kembali menerima dokumen LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK Perwakilan Provinsi Aceh terhadap Laporan Keuangan tahun 2021. Predikatnya WTP. Boleh jadi ini adalah salah satu hadiah terindah yang disuguhkan oleh Cek Mad menjelang akhir masa jabatannya kepada masyarakat dan Pemkab Aceh Utara.
“WTP ini merupakan pendorong semangat bagi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki tatakelola keuangan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun,” ungkap Cek Mad dalam sambutannya usai menerima dokumen LHP di auditorium gedung BPK Perwakilan Provinsi Aceh di Banda Aceh, Rabu, 25 Mei 2022.
Oleh karenanya, pada kesempatan itu Cek Mad berpesan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat dan BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Aceh Utara untuk dapat mempertahankan predikat WTP ini pada tahun-tahun mendatang.
Penyerahan piagam WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh Pemut Aryo Wibowo, SE, MSi. Dalam arahannya, Pemut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Utara yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP selama tujuh tahun berturut.
Pemut mengatakan tahun 2022 ada beberapa daerah yang mendapat predikat WTP, termasuk yang berturut-turut sebanyak lima sampai tujuh kali. “Khusus untuk Aceh Utara yang dikenal dengan wilayah cukup luas, kita sangat apresiatif karena telah mampu mempertahankannya sampai tujuh kali berturut-turut,” kata Pemut.
Atas prestasi itu, Pemut turut memberikan apresiasi kepada Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali, SE, serta Bupati H Muhammad Thaib dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf, atas kerjasama yang baik selama ini dalam menjalankan pemerintahan. Atas atensi itu pula sehingga pihak BPK dapat menyelesaikan pemeriksaan keuangan daerah Pemkab Aceh Utara yang dimulai sejak awal 2022.
LHP dengan opini WTP ini diserahkan oleh Pemut kepada Pemkab Aceh Utara dan diterima langsung oleh Bupati H Muhammad Thaib bersama Ketua DPRK Arafat Ali, SE. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Utara Dr Andrea Zulfa, PhD, Asisten 3 Setdakab Aceh Utara Drs Adamy, MPd, Sekretaris DPRK Aceh Utara T Safwansyah, SSos, dan Kepala Bidang Akuntansi BPKD Aceh Utara Riana Silvia, SE, MSM.
Menurut Pemut, hampir semua Kabupaten/Kota di Aceh telah meraih opini WTP terhadap laporan LHP. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar Pemerintah Daerah terus menjaga kualitas laporan keuangan. “Diupayakan yang lebih akuntabel serta ketepatan alokasi belanja (government spending),” harap Pemut.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara terpisah, Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib menyampaikan terimakasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, terutama kepada Tim yang bertugas dalam waktu yang telah ditentukan dapat menyelesaikan proses pemeriksaan, serta telah memberikan kepercayaan dengan opini WTP atas audit Laporan Keuangan Pemkab Aceh Utara tahun 2021.
Lebih jauh Cek Mad meminta BPK untuk terus memberikan masukan dan pembinaan, sehingga Pemkab Aceh Utara dapat melakukan perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian laporan yang mungkin belum sempurna.
Cek Mad menyampaikan terimakasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh SKPK yang telah bekerja sama dalam menyusun laporan keuangan. Juga adanya dukungan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda, sehingga Aceh Utara bisa meraih opini WTP tujuh tahun berturut-turut.
Seperti diketahui, masa jabatan pasangan Bupati H Muhammad Thaib – Wakil Bupati Fauzi Yusuf akan berakhir pada 11 Juli 2022. Mereka dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Utara pada 12 Juli 2017 lalu. Bagi Cek Mad, periode 2017 – 2022 merupakan periode kedua dirinya memimpin di Aceh Utara. Pada periode sebelumnya, 2012 – 2017, Cek Mad berpasangan dengan Wakil Bupati Drs Muhammad Jamil, MKes.
Perolehan opini WTP terhadap laporan keuangan pertama kali diraih terhadap laporan tahun 2015. Kemudian terus berlanjut setiap tahun hingga laporan tahun 2021 sebagai WTP ketujuh yang diserahkan pada 25 Mei 2022. Sebuah kerja keras yang berbuah manis. Boleh jadi WTP ketujuh ini sebagai hadiah terindah jelang akhir jabatan Cek Mad di Aceh Utara. [ADV]
