Subscribe to my channel
Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) tahun 2022. Lulusan SMA atau sederajat bisa mendaftar formasi umum dan formasi pegawai.
“Ada dua formasi yaitu formasi umum dan formasi pegawai Kemenkumham. Untuk formasi umum terdapat 300 kuota Poltekip dan 300 kuota poltekim. Sementara formasi pegawai Kemenkumham kuotanya 50 untuk Poltekip dan 10 Poltekim,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/4/2022).
Sementara itu, pendaftaran formasi pegawai Kemenkumham dibuka di laman https://catar.kemenkumham.go.id. Pendaftaran mencakup tahap registrasi, unggah dokumen, dan cetak kartu pendaftaran.
“Masing-masing formasi memiliki mekanisme dan tata cara pendaftarannya sendiri-sendiri. Ingat, jangan sampai salah atau tertukar,” kata Andap.
“Peserta harus cermat dan mengikuti setiap persyaratan yang ada. Waktu pendaftaran hingga 30 April jadi jangan terburu-buru dan melakukan kesalahan dalam mengunggah berkas,” imbuhnya.
Andap mengingatkan peserta agar jangan sampai tertipu oknum yang meminta bayaran dengan imbalan kelulusan sekolah kedinasan.
“Seleksi dilakukan dengan profesional. Tidak ada yang namanya joki, tidak ada pihak yang dapat membantu peserta kecuali diri sendiri,” kata Andap.
Berikut cara daftar sekolah kedinasan Kemenkumham 2022 di Poltekip dan Poltekim:
Cara Daftar Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2022
Pelamar formasi Umum dan Putra/Putri Papua/Papua Barat wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman https://dikdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen persyaratan mulai 9 – 30 April 2022
Khusus pelamar formasi Pegawai dan formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua
Barat melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran
secara online mulai 9 – 30 April 2022 pada laman https://catar.kemenkumham.go.id
Memilih 1 sekolah kedinasan, jika lebih dari 1 maka secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi.
Unggah dokumen asli pelamar.
Ketentuan dokumen yang diunggah saat daftar sekolah kedinasan Kemenkumham 2022 yakni sebagai berikut:
Dokumen Persyaratan Sekolah Kedinasan Kemenkumham 2022
a. Dokumen asli surat lamaran bermaterai Rp. 10.000,-. ditujukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bewarna hitam, format surat lamaran dapat diunduh pada laman https://catar.kemenkumham.go.id
b. KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik asli yang dikeluarkan pejabat berwenang
c. Ijazah asli, bagi lulusan luar negeri yang memiliki ijazah berbahasa asing juga melampirkan surat penyetaraan/persamaan ijazah dari pejabat yang berwenang. Pelamar lulusan SMA tahun 2022 melampirkan Surat Keterangan Lulus asli sebagai pengganti ijazah yang ditandatangani kepala sekolah
d. Akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir (asli) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan dari bidan atau puskesmas
e. Surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani lurah atau kepala desa sesuai domisili, dokumen asli, bukan surat yang ditandatangani pelamar, ketua RT, ketua RW, atau orang tua)
f. Surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang sanggup menaati perjanjian ikatan dinas, bersedia menerima sanksi apabila mengundurkan diri; Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan; Sanggup tidak menikah selama pendidikan; tidak terikat dengan instansi pemerintah lain/swasta; dan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ditandatangani dengan pena berwarna hitam, bermaterai Rp. 10.000,-. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://catar.kemenkumham.go.id. Dokumen yang diunggah harus asli.
g. Pas foto berlatar belakang warna merah untuk Poltekip dan warna biru untuk Poltekim
h. Khusus pelamar Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan surat keterangan asli dari kelurahan, kepala desa, atau kepala suku yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu) asli dari Papua/Papua Barat
i. Khusus pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan Surat Persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah)
j. Khusus pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan Surat Pernyataan Persetujuan dari orang tua peserta. Format surat dapat diunduh pada laman https://catar.kemenkumham.go.id)
k. Khusus pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan Surat Keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Kepala Satuan Kerja
l. Khusus pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, PPKP tahun 2020 dan 2021 yang diunggah atau diupdate pada aplikasi SIMPEG masing-masing
m. Khusus pelamar Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat melampirkan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) Tahun 2020 dan Tahun 2021, untuk PPKP Tahun 2021 dibuat 2 periode. Periode I melalui aplikasi SIMPEG dan Periode II dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021. Format PPKP periode II dapat diunduh pada https://catar.kemenkumham.go.id .
n. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna, tidak hitam putih. Pastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan dapat terbaca dengan jelas.
Peserta seleksi sekolah kedinasan imigrasi dan pemasyarakatan Kemenkumham 2022 yang lulus seleksi administrasi akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Tes Kesehatan, Tes Kesamaptaan, Psikotes, Tes Wawancara dan Pengamatan Fisik, hingga pengumuman kelulusan akhir pada Oktober 2022.
|DTK
