Wali Kota Minta Camat Arahkan Keuchik Cegah Covid-19

Banda Aceh – Rabu pagi, 25 Maret 2020, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengumpulkan sembilan camat se-Banda Aceh di pendopo. Instruksinya jelas, meminta para pejabat struktural eselon III itu untuk mengarahkan keuchik dalam upaya pencegahan Covid-19 di gampong masing-masing.

Agar upaya pencegahan virus Corona berjalan lebih optimal, wali kota juga meminta camat untuk membentuk Tim Siaga Bersama Gugus Tugas Kecamatan, dengan melibatkan unsur Muspika. “Tolong dipantau juga hingga ke daerah perbatasan,” katanya.

“Jika ada warung atau tempat keramaian yang masih buka, mohon diarahkan untuk ditutup demi keselamatan bersama,” kata wali kota pada apel bersama yang turut diikuti oleh Sekda Bahagia, para asisten, dan kepala dinas terkait.

Kepada para camat, Aminullah mengamanatkan agar mengarahkan keuchik untuk mengedukasi masyarakat secara kontinu, terutama menerapkan social distancing atau physical distancing untuk sementara waktu. “Menjaga jarak minimal 1,5 meter antar sesama itu penting dalam kondisi seperti sekarang ini.”

“Acara-acara yang melibatkan banyak orang mohon ditiadakan dulu sampai wabah Corona mereda. Budayakan kembali hidup bersih, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, menjaga makanan, hingga kebersihan lingkungan. Pastikan juga ketersedian hand sanitizer di tempat-tempat publik, dan masker bagi yang membutuhkan,” katanya.

Dan jika jika ada warga yang mengalami gejala penyakit Covid-19 seperti demam, sakit tenggorokan, dan batuk-batuk, wali kota meminta agar segera diturunkan tim medis, untuk kemudian dibawa ke rumah sakit. “Di Banda Aceh kita sudah punya dua rumah sakit rujukan Corona yakni RSUZA dan RSUD Meuraxa.”

Terakhir, wali kota berpesan agar memastikan tidak ada lagi warga yang nongkrong di warung kopi. “Silakan dibungkus atau pesan secara online saja. Dan Pak Camat tolong pantau ASN baik PNS maupun Non PNS jika ada yang terlihat di Warkop, catat namanya. Kita akan berikan sanksi tegas berupa pemotongan TPP 100 persen bagi PNS dan pemutusan kontrak bagi Non PNS, karena mereka seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat,” katanya.

|RIL