Subscribe to my channel
BANDA ACEH |Pemanggilan terhadap 25 anggota DPRK Kab Aceh Tenggara dalam kasus indikasi suap oleh deputi bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi babak awal dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner Komisi Idependen Pemilu (KIP) di Aceh.
Lembaga anti korupsi di Aceh, MaTA mengapresiasi langkah KPK. “Kita percaya kepada KPK untuk menelusuri dan penyidikan dalam kasus tersebut. Pengungkapan secara utuh menjadi sistem dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK selama ini,” sebut Koordinator MaTA, Alfian, Jumat (17/5/2019).
Oleh karna itu, sambung Alfian, MaTA menilai penting pengungkapan dalam kasua tersebut secara utuh artinya siapa pun yang terlibat atau menerima suap dapat di jadikan tersangka sehingga adanya kepastian hukum terhadap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam rekrutmen anggota komisioner KIP.
Kemudian MaTA memandang perlu bagi KPK dapat mengembangkan kasus tersebut. Pemanggilan 25 anggota DPRK Aceh Tenggara menjadi awal dan ini dapat menjadi landasan kasus awal dalam menilai terhadap rekrutmen komisioner di Kab/kota yang lain termasuk di level KIP Aceh.
“KPK penting memastikan apakah rekrutmen komisioner KIP di tingkat Kab/Kota sampai KIP Aceh bersih atau tampa suap? ini menjadi harapan publik sehingga komsumsi publik selama ini rekrutmen menjadi wilayah rawan suap dapat terjawab secara hukum,” terangnya.
MaTA berkomitmen mengawal kasus tersebut yang sedang di tangani oleh KPK. kami menginginkan rekrutmen Komisioner KIP bersih dari suap dan kepentingan partai. Sehingga panitian pemilihan memiliki integritas dan melahirkan demokrasi yang berkualitas. MaTA akan membuat dukungan ke pada KPK dalam pengungkapan secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan KPK dimintak tidak perlu ragu dalam menindak terhadap siapa pun terlibat pidana korupsi di Aceh. |RIL
