Tsunami, Belajarlah dari Aceh

Masriadi Sambo

Pengajar Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh. 

TSUNAMI di Selat Sunda, (Banten dan Lampung), baru-baru ini sungguh mengejutkan. Bencana menelan ratusan jiwa korban jiwa, puluhan ribu pengungsi dan ratusan bangunan itu seakan menyadarkan kita betapa bangsa ini abai akan literasi bencana. Dalam bahasa lain disebut mitigasi bencana.

Sebagai bangsa berada di daerah Cincin Api, seharusnya kita akrab dengan bencana. Menyemai pengetahuan lokal dan terus mengedukasi masyarakat untuk meminimalkan potensi kerusakan. Sebelumnya, peristiwa maha dahsyat juga terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, 28 September 2018. Lalu, 26 Desember 2004 atau tepat 14 tahun lalu, tsunami Aceh menelan korban terparah. Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Nagan Raya, dan sejumlah daerah lainnya luluh lantak.

BACA JUGA : Kampanye Alakadar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu, menetapkan tsunami Aceh menjadi menjadi bencana nasional. Sehingga, keran bantuan dari negara sahabat dan lembaga multidonor melimpah di Aceh. Aceh bagai disulap. Hanya hitungan bulan langsung bangkit dari keterpurukan, lengkap dengan tatakota dan bangunan pemerintah plus perumahan penduduk.

Sebagian besar lembaga donor yang bekerja dalam rehabilitasi dan rekontruksi Aceh, bahkan hingga kini masih menjalankan aktivitas sosial dan pendampingan pembangunan di daerah paling ujung Pulau Sumatera itu.

Kita seakan alpa bahwa Aceh pernah melewati duka dan air mata karena tsunami. Ribuan orang kehilangan harta dan benda. Hingga hari ini, mayat korban tsunami sebagian belum ditemukan. Sebagian lagi ditemukan warga di sejumlah kawasan pesisir pantai.

Literasi adalah Kunci

Literasi bencana menjadi titik tolak untuk menyelamatkan warga.  Edukasi menjadi keniscayaan menghadapi peristiwa tsunami dan bencana lainnya seperti erupsi gunung, banjir dan tanah longsor menjadi keniscayaan. Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) RI menyebut dana mitigasi bencana menurun dari tahun ke tahun, tahun 2018 tercatat Rp 700 miliar, dan tahun depan hanya Rp 610 miliar (Kompas, 25 Desember 2018).

Minimnya anggaran itu setali tiga uang dengan anggaran mitigasi bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kita tinggal di daerah bencana, namun abai akan edukasi bencana. Layaknya Jepang yang konsisten memperbesar dana simulasi bencana hingga mitigasi bencana. Tak heran, Jepang, dengan begitu banyak  bencana mulai topan, hingga tsunami, negara mempersiap mental, psikologi dan pengetahuan rakyat akan bencana yang dihadapi.

Anggaran pusat itu mengcover seluruh nusantara tentu tak memadai. Mungkin, pemerintah pusat berpikir akan ada bantuan dari pemerintah kabupaten/kota. Tampaknya, di era otonomi daerah dan tak ada keharusan menganggarkan mitigasi bencana dalam APBD, harapan pemerintah pusat itu terlalu berlebihan.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur besaran dan perioritas anggarannya. Hingga terkadang abai akan besaran nominal untuk mitigasi bencana. Solusinya, perlu aturan khusus yang mewajibkan daerah memplot anggaran mitigasi bencana itu. Semisal 5 persen dari total anggaran setiap tahun diplotkan untuk mitigasi bencana. Sektor pendidikan telah menerapkan ini dengan besaran 20 persen dana daerah wajib diberikan untuk sekolah/madrasah/pesantren.

Gabungan antara anggaran pusat dan daerah itu sejatinya bisa mencukupi untuk literasi bencana. Tinggal menyusun program berbasis efektivitas untuk masyarakat. Lembaga Penelitian dan Ilmu Pengetahuan (LIPI) RI, memiliki berbagai kajian ilmiah tentang mitigasi bencana. Hanya saja, LIPI tak memiliki pendanaan untuk mensosialisasikannya. Karena itu, LIPI, BNPB dan pemerintah kabupaten/kota bisa bekerjasama mensimulasikan program mitigasi tersebut.

Paska bencana, masalah lainnya yang paling utama adalah koordinasi bantuan. Merujuk ke pengalaman penanganan bencana di tanah air, hanya Aceh yang dibuat lembaga khusus Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias. Selebihnya, penanganan bencana diserahkan ke pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penanganan rekontruksi dan rehabilitasi, sebaiknya didirikan badan otonom bersifat sementara (adhoc). Badan ini bisa diisi oleh tim pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, peta jalan rekontruksi dan rehabilitasi bisa dilakukan konsisten. Patut diingat, koordinasi kerap mudah diucapkan namun sulit dipraktikan. Ada gengsi perbedaan eselon pejabat atau antara pejabat pusat dan daerah yang sulit dihapuskan dalam tataran birokrasi pemerintah.

Karena keengganan, sungkan dan lain sebagainya itu dapat menghambat atau memperlambat rekontruksi dan rehabilitasi di daerah bencana.  Untuk itu, badan adhoc dapat memangkas birokrasi tersebut. Pada akhirnya, masyarakat korban bisa ditangani cepat, tepat dan transparan.

Kearipan Lokal

Syahdan, pada 1907 silam, tsunami pernah menghantam Kabupaten Simeulu, Aceh. Daerah kepulauan itu dikelilingi laut. Ribuan orang tewas lengkap dengan kerusakan rumah, kebun, dan perkantoran (Mongabay, 20 Desember 2014). Saat itu, belum populer istilah tsunami yang diadopsi dari bahasa Jepang. Masyarakat lokal menyebut air laut yang bergolak dan menghantam daratan dengan sebutan-smong-yang hingga kini diajarkan turun temurun.

Peristiwa 1907 itu meninggalkan luka mendalam. Tetua adat dan cendekiawan serta orang tua sepuh kala menjadikan tahun 1907 titik tolak untuk mengedukasi rakyat. Lewat syair, puisi hingga lagu mereka menceritakan betapa dahsyatnya peristiwa itu.

Hasilnya, tsunami Aceh 2014, hanya enam warga Simeulu meninggal dunia. Ratusan rumah hancur, namun tidak untuk korban jiwa. Mayat yang ditemukan di Simeulu sesungguhnya mayat yang terbawa arus laut dari daerah lainnya. Mayoritas warga lokal selamat.

Mereka diajarkan, ketika air laut surut tidak normal, burung-burung beterbangan menuju bukit, maka Smong akan tiba. Karena itu, saatnya masyarakat meninggalkan bibir pantai. Mencari dataran tinggi untuk berlindung.

Smong diajarkan hingga kini dan nanti. Dari pemukiman penduduk, dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, pengetahuan tentang Smong terus abadi. Ini hasil literasi puluhan tahun. Bukan literasi sesaat setelah bencana, lalu alpa dan tersadar pada saat bencana berikutnya tiba. []