Nah Lo, 10 Kepala Dinas Berstatus Penjabat di Aceh Utara

ACEH UTARA– Sebanyak 10 kepala dinas, badan, dan kantor bersatus penjabat di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Jabatan yang kosong itu yakni Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Direktur RSUD Cut Meutia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, Saifuddin, Juma (21/8/2026) menyebutkan mereka sudah menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meminta izin melakukan lelang terbuka sepuluh jabatan yang kosong itu.

“Kita sudah minta izin BKN. Namun belum ada surat rekomendasi izinnya. Begitu sudah ada izin, segera kita umumkan lelang jabatan,” katanya.

Dia menyebutkan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa menargetkan selambat-lambatnya pelantikan pejabat baru untuk sepuluh kantor itu akan dilakukan Oktober mendatang.

“Kalau bisa lebih cepat. Kita usahakan secepatnya lelang setelah izin BKN keluar,” katanya. Dia menyebutkan, sepuluh kantor itu kini diisi oleh pelaksana tugas. Sehingga layanan birokrasi dan layanan publik tetap berjalan.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Nazaruddin, menyebutkan pembiaran kekosongan jabatan menjadi potret lemahnya sistem penataan karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Baiknya segera dilakukan lelang jabatan. Satu lagi, jangan terlalu sering bongkar pasang kabinet. Karena itu akan menakutkan bagi ASN,” katanya.

Dia menilai pelaksana tugas yang kini ditempatkan tidak akan berani mengambil kebijakan strategis untuk pengembangan program kerja. Pasalnya, masa jabatan pelaksana tugas hanya tiga bulan dan dapat diperpanjang.

“Agar birokrasi sehat, baiknya diatur sistem karir yang jelas. Setiap eselon II yang dilantik diberi waktu dua tahun sesuai regulasi, agar mereka bisa bekerja leluasa dan mengembangkan kantornya masing-masing atas izin kepala daerah,” pungkasnya.|MUMUL