Ini Aksi Bersama Muspida Plus Aceh Utara untuk Tingkatkan Vaksinasi

ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan sejak bulan depan, Desember 2021, bahwa aparatur desa yang tidak akan dibayarkan jika tidak mengikuti vaksinasi Covid-19. Surat itu efektif berlaku 2 November 2021. Selain itu, untuk masyarakat penerima bantuan sosial, akan ditunda pemberian bantuan hingga masyarakat itu mengikuti vaksinasi dosis pertama.

Kepala Hubungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani, dihubungi per telepon, Kamis (4/11/2021), untuk bulan November 2021, seluruh aparatur desa di kabupaten itu telah menerima gaji. “Maka sanksi tidak diberi gaji itu akan berlaku pada bulan depan, Desember. Jika tidak ikut vaksinasi,” kata Hamdani.

Dia menegaskan, angka vaksinasi seluruh masyarakat Aceh Utara kini baru mencapai 31 persen lebih. Ditargetkan, November 2021 mencapai 50 persen lebih masyarakat sudah ikut vaksinasi Covid-19.

“Jika masyarakat tidak bisa ikut vaksinasi karena kondisi kesehatan, itu akan ada surat dari tim dokter yang memeriksa kesehatan di lokasi vaksinasi. Sehingga, dengan surat itu dipastikan hak-haknya sebagai penerima bantuan tetap aman,” katanya.

Kebijakan itu diambil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib bersama forum pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Utara.

“Para kepala dinas juga kena aturan itu. Jadi semua orang yang digaji dengan uang negara, tetap kena aturan itu,” tegas Hamdnai.

Saat ini, tim vaksinasi menjangkau pesantren, sekolah dan desa. Sehingga diharapkan target vaksinasi bisa tercapai secepat mungkin.

“Di kantor pemerintah juga sedang diatur penggunaan aplikasi peduli lindungi. Nanti masuk kantor layanan publik, harus scan aplikasi peduli lindungi baru dilayani. Teknisnya sedang disusun masing-masing instansi di Aceh Utara,” pungkasnya.

|MAS