Penegasan Nova Iriansyah Tentang Protokol Kesehatan di Aceh

Banda Aceh – Gubernur bersama Forkopimda Aceh, mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (Prokes) demi menghindari tertular covid-19.

“Harus kita ingat, covid belum berakhir. Rasa kehati-hatian jangan sampai berkurang. Harus lebih waspada dan tetap hati-hati,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menyampaikan pandangannya dalam rapat rutin yang digelar Satgas Covid-19 Aceh, Rabu 6/1.

Rapat tersebut diikuti oleh Forkopimda Aceh, pimpinan SKPA, para bupati dan walikota kota serta para tenaga kesehatan dari seluruh Aceh.

Sejauh ini, kata Nova, masyarakat Aceh terlihat mulai abai terhadap penerapan prokes. Di warung-warung kopi dan pusat perbelanjaan, masyarakat terlihat sudah tidak memakai masker dan menjaga jarak. Belum lagi dengan pesta-pesta perkawinan. Hal itu punya potensi terjadinya kembali penularan virus covid-19. Padahal dilihat dari angka, dalam sepekan terakhir Aceh menjadi salah satu daerah dengan potensi penularan virus covid-19 terendah.

“Harus disadari bahwa belum ada strategi lain selain 3 M dan 3 T itu,” kata Nova.

Nova mengatakan, penerapan praktik 3T (tracing, testing, treatment) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Hanya saja, penerapan praktik 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat.

Pemerintah Aceh sendiri sejauh ini telah melakukan berbagai gebrakan untuk mensosialisasikan 3 M dan 3 T ini. Terbaru adalah Gencar tahap 2. Di mana pada gencar tahap 1, Aceh berhasil menekan kasus di bawah 100. Pada gencar tahap 2 pemerintah Aceh bisa menekan kasus di bawah 20.

“Karena itu penerapan prokes harus diterapkan secara disiplin. Pencegahan adalah yang utama,” kata Nova.

Selain itu, Nova meminta agar bupati dan wali kota yang daerahnya telah membuka izin sekolah tatap muka, untuk rutin melakukan sidak. Kunjungan yang dilakukan harus tanpa keprotokolan, di mana sifatnya rahasia. Dengan itu, pimpinan daerah bisa langsung mengetahui apa sekolah menerapkan prokes dalam penerapan belajar tatap muka.

“Yang kita kejar bukan sekedar angka-angka, tapi kalau goncangan covid terjadi terjadi lagi gara-gara kita abai,” kata Nova.

Sementara itu, Kapolda Aceh, Irjen Polisi Wahyu Widada mengajak seluruh pihak melakukan evaluasi terkait berbagai tindakan dan program yang telah dijalankan sejauh ini. Memang melihat angka, kasus positif di Aceh menurun. Namun melihat kondisi saat itu, di mana masyarakat mulai tidak patuh prokes, angka itu bisa saja merangkak naik dalam waktu cepat.

Masyarakat kata Wahyu, memang mengetahui arti dari 3 M. Namun pada pelaksanaannya masyarakat tidak menerapkan 3 M tersebut. “Ini PR kita bersama. Bagaimana menyadarkan masyarakat. Pesannya sampai, tapi tetap masyarakat tidak memakai masker dan berkerumun. Butuh langkah konkrit dan agak keras mungkin.”

Angkutan umum dan pusat keramaian seperti warung kopi juga menjadi tempat yang masyarakatnya tidak mematuhi prokes. Wahyu meminta, agar pimpinan daerah untuk memberikan sanksi tegas. Sanksi bukan sebatas menyasar pengunjung/pengguna, melainkan pemilik angkutan dan pemilik warung kopi.

“Harus kita evaluasi. Kalau tidak bisa lakukan  prokes, cabut izinnya,” kata Wahyu.

Terkait pembukaan sekolah tatap muka, Wahyu meminta agar guru melakukan tes suhu kepada seluruh siswa yang akan masuk ke ruang kelas.

|RIL