Jakarta – Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menegaskan pihaknya hadir dengan memberikan koreksi atas hal-hal yang dianggap sudah melenceng. Din heran malah banyak yang menyerang secara pribadi.
“KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2020).
“Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?” imbuh Din.
Din tidak memerinci siapa ‘mereka’ yang dimaksudnya. Namun Din menuntut dua pertanyaan ini agar dijawab.
“Seyogianya mereka menjawab, satu, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir, bahkan satu orang? Akibatnya, DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan? Dua, tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?” kata Din.
Din menegaskan KAMI menunggu respons substantif atas pertanyaan tersebut. Din mengaku tak bakal menanggapi buzzer atau pendengung di media sosial.
“Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi,” kata Din.
Din Syamsuddin sedang ramai diperbincangkan setelah mendeklarasikan KAMI. Din bahkan dituntut mundur dari Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB) Yani Panigoro mengatakan Din Syamsuddin sudah mengundurkan diri sebagai anggota MWA.
“Dari MWA sudah mengundurkan diri dan sudah left,” ujar Yani lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (27/8/2020).
|DETIK.COM
Aceh Timur– Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si secara resmi membuka Pelatihan Petugas…
LHOKSEUMAWE- Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menyesalkan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota…
LHOKSUKON- Sebanyak 56 hunian sementara (Huntara) penyintas banjir yang rusak karena angin kencang pada 2…
Aceh Timur – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025…
BELASAN mobil berjejer rapi di depan kafe yang berdiri di puncak perbukitan Gunung Salak, Kecamatan…
LHOKSUKON – Video seorang ibu dengan lima anaknya di Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten…
This website uses cookies.