Categories: Polhukam

WALHI : Tinjau Ulang Izin PT RPPI Aceh

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mendesak Pemerintah Aceh agar meninjau kembali izin yang diberikan kepada PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI).

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, kepada PT Rencong Pulp and Paper Industry merupakan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan masih terus melakukan penebangan kayu dihutan, diduga tanpa melalui proses penanaman terlebih dahulu.

WALHI Aceh juga mendesak DPRK Aceh Utara untuk segera membentuk Pansus terkait persoalan ini, sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan bijak,” ujar Muhammad Nur.

Muhammad Nur menambahkan, PT. RPPI juga kerap mendapatkan penolakan dan protes dari masyarakat namun tidak pernah di grubis. Saat sekarang telah terjadi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu bencana ekologi banjir yang diduga faktor penyebabnya perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan itu di kawasan hulu.

Izin usaha yang dikantongin PT RPPI, berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dengan area kerja seluas 10.384 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011 serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012.

“Maka isinya dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun. Secara umum, area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu DAS Krueng Pase, serta Krueng Mane sebagai penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara,” tutur Muhammad Nur.

Tambahnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Aceh, maka ditemukan banyak masalah lain, seperti tumpang tindih dengan lahan masyarakat, penerbitan izin diluar kewenangan dan kehadiran PT. RPPI menjadi ancaman terhadap sumber air, satwa dilindungi, serta juga mengganggu wilayah kelola masyarakat.

“WALHI Aceh juga mendesak DPRK (DPRD) Aceh Utara untuk segera membentuk Pansus terkait persoalan ini, sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan bijak,” kata Muhammad Nur.

|TG

Bagikan Postingan
Redaksi

Dapatkan berita terbaru dari Bakata.id dengan berlangganan notifikasi portal berita ini.

Recent Posts

Hadiri Haul Habib Muhammad Al Attas, Bupati Al- Farlaky Ajak Umat Teladani Akhlak Rasulullah

#Komplek Mesjid Ba'lawi Jadi Venue MTQ Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky,…

24 hours ago

Ini Daerah Berpotensi Terjadi Banjir di Provinsi Aceh

LHOKSEUMAWE – Badan Metreologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem 14-16 November…

24 hours ago

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Hadirkan 13 UMKM di Pagelaran Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Padang

Padang – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menghadirkan 13 UMKM Mitra Binaan…

2 days ago

Aceh Singkil Terendam Banjir Setinggi 1,5 Meter

SINGKIL - Sebanyak lima kabupaten/kota terendam banjir di Provinsi Aceh, Sabtu (14/11/2026). Kelima kabupaten itu…

2 days ago

Banjir Aceh Tamiang, 1.180 Jiwa Mengungsi

ACEH TAMIANG- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melansir sebanyak 601 kepala keluarga atau 1.180 jiwa…

2 days ago

Kembali ke Sekolah, Bupati Al-Farlaky Santuni Anak Yatim di MIN 18 Aceh Timur, Kenang Perjalanan Masa Kecil

Peureulak – Suasana haru dan penuh keakraban mewarnai kunjungan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky,…

3 days ago

This website uses cookies.