Categories: Polhukam

WALHI : Tinjau Ulang Izin PT RPPI Aceh

BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mendesak Pemerintah Aceh agar meninjau kembali izin yang diberikan kepada PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI).

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur mengatakan, kepada PT Rencong Pulp and Paper Industry merupakan bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan masih terus melakukan penebangan kayu dihutan, diduga tanpa melalui proses penanaman terlebih dahulu.

WALHI Aceh juga mendesak DPRK Aceh Utara untuk segera membentuk Pansus terkait persoalan ini, sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan bijak,” ujar Muhammad Nur.

Muhammad Nur menambahkan, PT. RPPI juga kerap mendapatkan penolakan dan protes dari masyarakat namun tidak pernah di grubis. Saat sekarang telah terjadi dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu bencana ekologi banjir yang diduga faktor penyebabnya perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan itu di kawasan hulu.

Izin usaha yang dikantongin PT RPPI, berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dengan area kerja seluas 10.384 hektar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011 serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012.

“Maka isinya dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun. Secara umum, area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu DAS Krueng Pase, serta Krueng Mane sebagai penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara,” tutur Muhammad Nur.

Tambahnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Aceh, maka ditemukan banyak masalah lain, seperti tumpang tindih dengan lahan masyarakat, penerbitan izin diluar kewenangan dan kehadiran PT. RPPI menjadi ancaman terhadap sumber air, satwa dilindungi, serta juga mengganggu wilayah kelola masyarakat.

“WALHI Aceh juga mendesak DPRK (DPRD) Aceh Utara untuk segera membentuk Pansus terkait persoalan ini, sehingga apa yang dipersoalkan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan bijak,” kata Muhammad Nur.

|TG

Bagikan Postingan
Redaksi

Dapatkan berita terbaru dari Bakata.id dengan berlangganan notifikasi portal berita ini.

Recent Posts

Menikmati Tapanuli dari Balkon Kamar, Konsep “Cool Escape” Queen Parrona Hotel by Sativa

Siborongborong — Menikmati keindahan Tapanuli tidak selalu harus dilakukan dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata. Bagi…

19 hours ago

Hoax Terbantahkan! Bupati Al-Farlaky Ternyata Selalu Temui Pendemo, Bahkan Video Call Saat di Luar Daerah

Aceh Timur–Beredar isu Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menghindari pendemo adalah hoax dan tidak…

1 day ago

Warga Lhokseumawe Pertanyakan Bantuan Banjir, Pemkot; Senin Kemarin Sudah Diajukan

LHOKSEUMAWE- Sejumlah warga Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh mempertanyakan bantuan banjir yang tak kunjung dicairkan oleh…

1 day ago

Aceh Utara Buka Seleksi Calon Anggota Baitul Mal, Pendaftaran Dimulai 28 September

ACEH UTARA — Kesempatan bagi masyarakat Aceh Utara untuk ikut berkontribusi dalam pengelolaan Baitul Mal…

1 day ago

Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat, Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Banjir Bandang “Galodo” di Solok

Solok– Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) gerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada…

2 days ago

Menjaga Hijau di Balik Energi Bersih: Rekind Ikut Pemulihan Lahan Disposal PLTP Salak 7

SUKABUMI | PT Rekayasa Industri (Rekind) selaku anggota joint operation kontraktor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga…

3 days ago

This website uses cookies.