Pemerintah Aceh Tidak Perduli Persoalan Lingkungan

BANDA ACEH– Pemerintah Aceh dinilai tidak peka terhadap sejumlah persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga banyak kasus-kasus kerusakan lingkungan tidak terselesaikan dengan baik.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh Muhammad Nur mengatakan, hal itu terbukti ketika Pemerintah Aceh tidak melanjutkan kebijakan moratorium tambang dan moratorium perkebunan sawit.
“Maka ini menjadi indikator bahwa Plt. Gubernur Aceh tidak pro terhadap isu lingkungan hidup. Bukan haya itu saja, Pemerintah Aceh juga belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit,” ujar Muhammad Nur.
Muhammad Nur menambahkan, hingga saat sekarang ini, Pemerintah Aceh belum mampu menertibkan pertambangan emas ilegal. Luas pertambangan emas ilegal di Aceh mencapai 2,226,87 hektar, melibatkan 5.677 tenaga kerja yang tersebar di 806 titik galian atau titik pengambilan emas ilegal.
Persoalan yang masih dihadapi adalah masyarakat yang berada di lingkungan industri batubara, semen, PLTU, dan pabrik kelapa sawit masih menyuarakan protes terkait persoalan pencemaran limbah.
“Belum selesainya Persoalan PT Emas Mineral Murni, Menjadi Indikator Kegagalan Plt. Gubernur Aceh dan DPRA dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjaga kewenangan serta kekhususan Aceh terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh,” tutur Muhammad Nur.
Tambahnya, sampai tahun 2019, WALHI Aceh telah memfasilitasi terbitnya izin Hutan Desa seluas 28.203 hektar, di 4 kabupaten di Aceh yang terdampak langsung terhadap 7.877 jiwa yang dibantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Aceh merupakan daerah rawan bencana, untuk itu harus dikedepankan keseimbangan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan sesuai fungsi ruang, daya tampung, daya dukung serta bentuk pembangunan disesuaikan ruang tanpa harus mengubah fungsi hutan,” kata Muhammad Nur.

|TG