Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Aceh Hamdani
ACEH UTARA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Aceh Hamdani mendorong peralihan dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa proses seleksi.
Hal itu sesuai semangat efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk seleksi, sebelumnya PPPK lulus telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan pemerintah.
“Masak harus seleksi lagi. Itu buang-buang duit, dan bisa jadi alasan negara buat tidak meluluskan PPPK menjadi PNS. Harusnya otomatis saja, sesuai jabatannya sekarang, hanya saja berubah status menjadi PNS,” kata Hamdani, Jumat (20/11/2027).
Menurut informasi yang beredar, sambung Hamdani, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sepakat dengan mekanisme peralihan tanpa seleksi ulang.
“Perlu perintah langsung Presiden, agar tanpa seleksi. Jangan sampai seleksi buat tidak meloloskan. Kalau begitu, kesannya negara antara ikhlas dan tidak ikhlas akan nasib dosen,” sebutnya.
Dia menyoroti, PPPK seharusnya tidak direkrut di perguruan tinggi. Pasalnya, PPPK tidak memiliki jenjang karir. Sisi lain, perguruan tinggi butuh jenjang karir fungsional dosen untuk mendorong perbaikan akreditasi program studi.
Apalagi jenjang pangkat fungsional dosen tidak naik, maka itu merugikan bagi dosen dan perguruan tinggi. Kepangkatan dosen tersebut bahkan menjadi nilai pengurang untuk akreditasi program studi.
“Harusnya pangkat fungsional dosen itu menjadi nilai lebih agar akreditasi makin bagus. Kalau PPPK itu menjadi nilai pengurang, itu merugikan dosen dan kampus pada waktu bersamaan,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi mengumumkan negara akan mengalihkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu di Indonesia. Lalu PPPK menjadi PNS. Namun tidak dijelaskan mekanisme rekrutmen, apakah harus melewati seleksi ulang atau hanya peralihan status saja. Kebijakan ini dilakukan selama tiga tahun dimulai akhir 2026 ini.|MUMUL
#Tegaskan Kinerja Jadi Penentu Karier ASN di Aceh Timur ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur…
Aceh Tengah– Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Retail Aceh memastikan ketersediaan energi…
ACEH UTARA | Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, SE, M.M, akrab disapa Ayahwa secara…
VIDEO Tasya warga Desa Paloh Mambu, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh viral tiga…
LANGSA– Derasnya arus informasi di ruang digital kerap membuat narasi sejarah rentan dipolitisasi dan memicu…
TAPANULI UTARA – Pertumbuhan pariwisata Danau Toba membuka peluang besar bagi industri perhotelan di kawasan…
This website uses cookies.