Pilar Tani, Ajang Kolaborasi Pupuk Indonesia Percepat Penyaluran Pupuk Subsidi di Garut

Garut – PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Pilar Tani. Kegiatan bertajuk “Pilar Tani: Evaluasi Administrasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi” tersebut digelar di Kabupaten Garut, Jumat (28/8/2026).

Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan Pilar Tani menjadi wadah untuk mengevaluasi proses penyaluran sekaligus menyamakan pemahaman mengenai kebijakan terbaru. Forum ini juga digunakan untuk menggali kendala di lapangan dan mencari langkah perbaikan bersama.

“Dalam kegiatan ini kami juga meminta masukan untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas penyaluran pupuk bersubsidi,” ujar Robby. “Semua ini untuk memastikan pupuk bersubsidi disalurkan dengan tepat,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan hingga 27 Agustus 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut mencapai 64.551,75 ton atau 55,21 persen dari total alokasi 116.941,70 ton. Jumlah tersebut terdiri atas Urea 26.249,65 ton, NPK 38.261,50 ton, NPK Kakao 0 ton, dan pupuk organik 40,60 ton.

Selain realisasi penyaluran, Pilar Tani juga mengevaluasi hasil verifikasi transaksi melalui sistem i-Pubers selama Januari-Juli 2026. Harapannya administrasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Robby menjelaskan bahwa program pilar tani menjadi upaya Pupuk Indonesia meningkatkan kemampuan administrasi kios atau PPTS sesuai ketentuan yang tertuang pada petunjuk teknis penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani berjalan dengan lancar. Menurutnya, ketelitian dalam melengkapi dokumen perlu ditingkatkan agar transaksi dapat diverifikasi dengan baik.

“Mari kita lakukan pendampingan dalam rangka peningkatakan kemampuan PPTS dalam administrasi penyaluran pupuk bersubsidi, agar ketidaksesuaian dalam admistrasi bisa kita minimalisir, mengingat persoalan administrasi dapat berdampak kepada PPTS karena berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) kelalaian dalam proses penyaluran harus dipertanggungjawabkan oleh PPTS,” ujarnya.

Di sisi lain, Robby menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional berjalan dengan baik. Penyederhanaan regulasi dan penurunan harga tebus pupuk bersubsidi turut mendorong penyerapan pupuk menjadi lebih optimal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Syamsuddin menyampaikan ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, pupuk bersubsidi harus dapat diterima petani yang berhak dengan tata kelola yang baik.

“Di Kabupaten Garut ada 11 PUD dan didukung oleh 283 PPTS untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Tata kelola pupuk bersubsidi harus bisa dijalankan dengan baik, sesuai dengan prinsip 7 Tepat untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Rieza Fauzani, mengatakan Garut tahun ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi Urea 59.302 ton, NPK Phonska 56.960 ton, NPK Kakao 4,7 ton, dan pupuk organik 675 ton. Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi di Garut selama ini berjalan lancar karena didukung ketersediaan stok di setiap PPTS.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia karena kegiatan ini akan mendorong optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi,” ujar Rieza seraya berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan pertanian di Kabupaten Garut. []